Contoh Makalah Pendidikan Kewarganegaran

24 min read

contoh makalah pendidikan kewarganegaraan

Contoh makalah Pendidikan Kewarganegaraan – Mеmbuаt ѕuаtu makalah bukаn mеruраkаn hal уаng bаru bagi kаlаngаn аkаdеmіѕі baik іtu ѕіѕwа, mаhаѕіѕwа, ataupun реngаjаr ѕереrtі guru dаn dosen. Tіdаk hanya itu ѕаjа bahkan pejabat pemerintahan, rеktоr, kepala реruѕаhааn, terkadang реrlu mеmbuаt mаkаlаh kеtіkа mеnjаdі реmbісаrа dаlаm suatu ѕеmіnаr.

Bagi уаng bеlum mеngеtаhuіnуа, mаkаlаh mеruраkаn ѕuаtu nаѕkаh уаng disusun ѕесаrа ѕіѕtеmаtіk mengenai suatu mаѕаlаh dаn dіtulіѕ dеngаn реndеkаtаn ѕаtu atau lebih dіѕірlіn keilmuan tеrtеntu. Bіѕа bеruра urаіаn pendapat, pembahasan, gаgаѕаn, dаlаm rangka untuk mеnуеlеѕаіkаn suatu mаѕаlаh.

Mаkаlаh jugа dараt dіаrtіkаn ѕеbаgаі karya аkаdеmіѕ yang bіаѕаnуа dіtеrbіtkаn atau dірublіkаѕіkаn раdа jurnаl уаng bеrѕіfаt іlmіаh.

Sеhіnggа dараt dіаrtіkаn Mаkаlаh аdаlаh suatu kаrуа tulis yang mеmuаt pemikiran tentang ѕuаtu masalah аtаu tоріk tеrtеntu yang dіѕuѕun ѕіѕtеmаtіѕ dаn disertai аnаlіѕіѕ уаng logis dаn оbjеktіf.

Kаrеnа bersifat ilmiah, makalah tеntunуа tіdаk bisa dіtulіѕ secara ѕеmbаrаngаn аtаu аѕаl-аѕаlаn. Terdapat sistematika уаng baku dalam реnulіѕаn mаkаlаh.

Baca Juga

Makalah Pendidikan Terbaru
Contoh Mаkаlаh Pеndіdіkаn Tеrbаru
Makalah Pendidikan Agama Islam
Contoh Makalah Pendidikan Pancasila

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, makin tingginya pohon,makin banyak pula serangan yang menghadapi, begitu pula Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar dari terbentuknya konstitusi mulai tergoyahkan. Banyak oknum – oknum, dan ormas baru  sesudah rezim Soeharto tumbang dan meningkat saat era reformasi di zaman pemerintahan SBY melakukan de-Pancasilais dan menggantinya dengan Syariat Islam dan sistem pemerintahan khilafah versi mereka sendiri. yang mengatas namakan agama yang hanya mementingkan diri sendiri,tampa memikirkan kedepan dan efeknya ingin mengganti ideologi Pancasila.

Pancasila memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga pancasila tidak dapat dirubah dengan cara apapun. Dalam makalah ini akan dibahas konstitusi tidak boleh roboh karena tumbangnya demokrasi pancasila akibat khilafah.

Rumusan masalah

Bagaimana hubungan konstitusi negara dengan dasar negara?

Apa perbedaan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia dengan sistem khilafah di Negara islam?

Apa latar belakang didirikannya negara islam di Indonesia?

Mengapa NKRI tidak dapat tergantikan dengan pendirian Negara Islam?

Bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan konstitusi dengan sistem demokrasi Pancasila ?

Tujuan

Untuk mengetahui hubungan konstitusi negara dengan dasar negara

Untuk mengetahui perbedaan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia dengan sistem khilafah di Negara islam

Untuk mengetahui latar belakang didirikannya negara islam di Indonesia

Untuk mengetahui bahwa NKRI tidak dapat tergantikan dengan pendirian Negara Islam

Untuk mengetahui cara bangsa Indonesia mempertahankan konstitusi dengan sistem demokrasi Pancasila

makalah pendidikan

BAB II

PEMBAHASAN

Hubungan konstitusi negara dengan dasar Negara

Konstitusi

Kata konstitusi berasal dari bahasa Latin Constitutio, bahasa Perancis : Constutuere, bahasa Inggris : Constitution dan bahasa Belanda : Constitutie yang artinya membentuk. Hal ini berarti pembentukan atau menyusun dan menyatakan suatu Negara. Maksudnya hukum dasar yang memuat aturan-aturan pokok yang menggambarkaan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara.

Dalam arti yang luas: konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan negara. Dalam arti tengah: konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti sempit: konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok.

Kedudukan Konstitusi :

Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar dan sekaligus hukum tertinggi dalam suatu negara.

 Konstitusi menjadi dasar dan sumber bagi peraturan perundangan lain yang ada dalam suatu negara.

Konstitusi berkedudukan paling tinggi dalam tata urutan peraturan perundangan satu negara.

Sifat Konstitusi :

Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes), atau juga rigid (kaku). Konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan masyarakat. Sedangkan konstitusi dikatakan rigid apabila konstitusi itu sulit diubah kapan pun.

Fungsi Konstitusi :

Fungsi pokok konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi. Gagasan ini dinamakan Konstitusionalisme

Negara-negara komunis umumnya menolak gagasan konstitusionalisme karena negara berfungsi ganda: pertama, mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah tercapainya masayarakat komunis dan merupakan pencatatan formil dan legal dari kemajuan yang telah dicapai; kedua, Undang-Undang Dasar membirakan rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap perkembangan berikutnya.

Substansi konstitusi

Pada umumnya kontitusi atau UUD berisi:

Pernyataan tentang ideologi dasar negara atau gagasan-gagasan moral kenegaraan .

Ketentuan tentang struktur organisasi Negara.

Ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia.

Ketentuan tentang prosedur mengubah undang-undang dasar.

 Larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar

Dasar Negara Pancasila

Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “dasar” (filsafat) berarti asal yang pertama. Bila dihubungkan dengan negara (dasar negara), kata “dasar” berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Ajaran ini sering disebut dengan idiologi. Idiologi adalah nilai-nilai dasar (hasil konsensus) yang ingin diwujudkan di dalam negara tersebut.

Idiologi selalu berupa gagasan-gagasan yang memiliki sifat-sifat pokok :

Gagasan-gagasan dalam idiologi bersifat sistematis

Gagasan-gagasan itu berfungsi atau dipergunakan oleh penganutnya sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.

Gagasan-gagasan yang ada dalam sebuah idiologi masih berupa gagasan dasar atau umum, sehingga memerlukan penjabaran agar bisa dilaksanakan.

Setiap Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki dasar Negara yang berbeda. Perbedaan dasar Negara itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai social,budaya,patriotisme dan nasionalisme yang telah terkristalisasi dalam perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara yang hendak dicapainya.

Sebagai dasar Negara pancasila tercantum dalam alinea pembukaan 4 pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut sebagai ideologi  Negara. Sebagai dasar Negara pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga semua  peraturan hukum  ketatanegaraan yang bertentangan dengan pancasila harus dicabut. Perwujudan nilai-nilai pancasila sebagai dasar Negara dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan bersifat imperaktif (mengikat)bagi :

Penyelenggara Negara

Lembaga kenegaraan

Kemasyarakatan

Warga Negara Indonesia dimanapun berada

Penduduk diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang dianut adalah Pancasila. Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum sebagaimana tertuang di dalam TAP.MPRS No. XX/MPRS/1966, jo.TAP. MPR No.V/MPR/1973, jo.TAP. MPR No. IX/MPR/1978. Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar Negara tercantum dalam TAP. MPR No. XVIII/MPR/1998.

Keterkaitan Dasar Negara dan Konstitusi

Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam Mukadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi, karenanya dasar Negara menempati kedudukan sebagai norma dasar tertinggi Negara. Sebagai norma dasar tertinggi, dasar Negara menjadi sumber pembentukan norma-norma Negara di bawahnya. Konstitusi adalah salah satu norma dasar tertinggi. Isi konstitusi haruslah bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar Negara. Sebagai norma dasar tertinggi, dasar Negara merupakan cita dasar dari Negara yang mempunya fungsi regulative dan fungsi konstitutif. Fungsi regulative adalah sebagai tolok ukur untuk menguji apakah norma Negara yang berlaku di bawahnya bertentangan atau tidak dan bersifat adil atau tidak. Sedang fungsi konstitutif artinya sebagai pembentuk dasar bahwa tanpa adanya dasar Negara tersebut maka norma Negara di bawahnya akan kehilangan maknanya sebagai Peraturan Perundangan.

Hubungan antara dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 dapar dilihat dalampenjelasan UUD 1945 (sebelum di amandemen) yaitu pada penjelasan Umum angka II sebagai berikut : “Undang undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-citaNegara (rechtsidee) yang menguasai dasar Negara baik dasar yang tertulis (undang undang dasar) maupun yang tidak tertulis .Undang undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya”. Dalam penjelasan tersebut jelaslah bahwa pancasila adalah cita-cita dasar (rechtsidee) yang menguasai dasar Negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Untuk mewujudkan jiwa dasar Negara, maka konstitusi mewajibkan terwujudnya Negara hukum dan untuk itu :

TAP MPR No. III/MPR/2000 menetapkan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional

 Presiden bersama DPR menetapkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Dalam hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar dan idiologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalan Pancasila.

Perbedaan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia dengan sistem khilafah di Negara islam

Istilah demokrasi diturunkan dari bahasa Yunani demos (rakyat) dan kratos (kepemimpinan) yang definisi kerennya bisa dibilang: Sebuah sistem kepemipinan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ciri utama demokrasi adalah persamaan hak politik setiap warga negara baik untuk memilih pemimpin, mengatur undang-undang maupun kebebasan berpendapat dan adanya persamaan derajat setiap warga negara di hadapan hukum. Bila pemerintah melakukan kesalahan masyarakat berhak mengoreksinya dan bila pemerintah melanggar hukum maka akan tetap diproses sama seperti rakyat biasa.

Menurut buku “Struktur Pemerintahan Khilafah” terbitan tahun 2008 khilafah adalah suatu sistem pemerintahan yang terdiri dari seorang khalifah sebagai pimpinannya yang dipilih langsung oleh masyarakat, Mu’âwin at-Tafwîdh yakni jabatan setara dengan menteri, Wuzarâ’ at-Tanfîdz yang menangani urusan sekretariat negara dan para pimpinan setingkat gubernur dan walikota yang disebut wali, dan departemen-departemen lainnya yang kesemuanya ditunjuk dan bertanggung jawab secara langsung pada khalifah.

Sekilas secara struktural memang hampir tidak ada perbedaan antara khilafah dan demokrasi presidensial, namun ada perbedaan yang sangat fundamental diantara keduanya yaitu kewenangan membuat peraturan. Dalam demokrasi undang-undang disusun dan dibuat oleh DPR sementara pemerintahan khalifah secara penuh mengimplementasikan hukum-hukum islam dalam pemerintahan. Untuk masalah-masalah yang tidak diatur secara ekspilist dalam hukum islam maka akan diatur berdasarkan kesepakatan para ulama. Dengan sistem ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Perbandingan antara sistem khilafah dan demokrasi di bawah ini:

NO ASPEK DEMOKRASI KHILAFAH
1 Kedaulatan Rakyat YA TIDAK
2 Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah YA YA
3 Kekuasaan Mayoritas YA YA
4 Hak-hak Minoritas YA TIDAK
5 Jaminan Hak Asasi Manusia YA TIDAK
6 Pemilihan yang bebas, adil, dan jujur YA TIDAK
7 Persamaan di depan hukum YA TIDAK
8 Pembatasan Pemerintahan YA TIDAK
9 Pola Kepemimpinan Kolektif YA TIDAK
10 Penghargaan pada Kebhinekaan YA TIDAK

Tabel di atas menunjukkan bahwa lebih banyak pilihan TIDAK dibanding YA dalam sistem khilafah. Ini artinya, sistem khilafah tidak kompatibel dengan kekinian. Untuk zaman sekarang, sistem khilafah lebih banyak minus-nya dibanding plus-nya. Jika sistem ini tidak sempurna, sangat jelas bahwa ia tidak datang dari yang Mahasempurna. Bisa jadi ia hanya hasil kreasi manusia biasa.

Pertama, kedaulatan rakyat. Sistem khilafah menempatkan Tuhan sebagai pusat segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan. Tuhan, sebagai zat yang maha tinggi diangggap tidak mungkin berbuat suatu kesalahan layaknya manusia. Namun di sisi lain, pemerintah kerap menjadikan Tuhan sebagai alat legitimasi atas kebijakannya, yang bisa jadi kebijakan tersebut menyengsarakan rakyat banyak.

Kedua, hak-hak minoritas. Sistem pemerintahan ala khilafah cenderung kurang ramah terhadap minoritas, terutama minoritas terkait agama. Bagaimana hak-hak nonmuslim dalam dalam kepemimpinan, hak dipilih dan memilih, hak dalam pekerjaan (militer atau hakim, misalnya), dalam sistem khilafah tidak sembarang nonmuslim bisa leluasa mengaksesnya. Termasuk pula pada sekte-sekte Islam yang dianggap sesat, seperti syiah, ahmadiyah, dan juga kepercayaan local.

Ketiga, jaminan hak asasi manusia. Seperti tergambar dalam rancangan undang-undang negara khilafah, kesetaraan hak antar warga negara dibedakan berdasarkan gender, keyakinan, dan bahkan orientasi seksual. Wanita, nonmuslim, atau kaum LGBT menjadi warga negara kelas dua. Mereka tidak bisa menjadi walikota/bupati, gubernur, apalagi khilafah.

Keempat, pemilu yang bebas. Mungkin saja dalam system khilafah diselenggarakan pemilu, tapi bisakah ia menerima partai-partai berbasis liberal, sekuler, sosialis, atau bahkan komunis? Kemungkinan tidak. Inilah masalahnya. Pemilu dalam system khilafah hanya dijadikan bemper seolah-olah system ini mengakomodasi hak-hak politik masyarakat, padahal sejatinya tidak.

Kelima, persamaan di depan hukum. Lagi-lagi, kelompok minoritas dan perempuan mendapatkan posisi yang tidak setara. Bisa jadi hal ini berasal dari beberapa hokum Islam yang sering ditasirkan secara tektual. Soal kesaksian perempuan yang berbeda dari laki-laki, soal hak waris yang berbeda, soal hak perempuan memilih pasangan, soal poligami, dan lain sebagainya. Bagaimana pula sikap pemerintahan terhadap mualaf dan murtadin. Bisa jadi akan diperlakukan secara berbeda.

Keenam, pembatasan pemerintahan. Secara resmi tidak ada pembatasan masa pemerintahan dalam sistem khilafah. Khalifah biasanya dijabat seumur hidup. Padahal seharusnya dibatasi untuk menjadikan negara tidak terpaku pada sosok, tapi pada sistem bernegara itu sendiri. Jika khalifahnya zhalim, maka secara hukum ia tetap tidak bisa diganti di tengah perjalanan. Penentang khalifah akan dianggap sebagai bughot atau minimal disebut khawariz.

Ketujuh, pola kepemimpinan kolektif. Dalam khilafah, sistem kepemimpinan adalah tunggal, yaitu di tangan khilafah. Kepemimpinan tunggal sangat berbahaya, karena tidak ada check and balance. Dalam sistem khilafah, kekuasaan hanya ada di tangan khalifah seorang, ia adalah eksekutif, legislative, sekaligus juga yudikatif. Padahal, pepatah mengatakan, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.“—Lord Acton.

Kedelapan, penghargaan pada kebhinekaan budaya. Budaya nusantara yang beragam saat ini menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Dalam sistem khilafah, budaya yang ‘dianggap’ tidak sesuai syariat akan dimatikan. Tari jaipong, topeng, kecak, dan lain-lain, bisa jadi masuk dalam daftar seni budaya local yang akan dilarang. Selain itu, kebiasaan muslim tradisional bisa jadi pula akan terancam, seperti: ziarah kubur, tahlilan, atau juga muludan, dan juga praktik-praktik sufi. Bisa jadi hanya akan ada satu sekte Islam yang akan diakui, dan selain sekte tersebut semuanya akan diberangus.

Latar belakang didirikannya negara islam di Indonesia

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasul Saw. Dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul Saw. Pada kenyataannya, berbagai sistem pemerintahan yang ada didunia saat ini sangat jauh dari sistem pemerintahan Islam, baik dari segi bentuk maupun isinya. Dari segi isinya, hal itu sangat jelas bagi kaum Muslim, yakni bahwa semua sistem pemerintahan kontemporer saat ini tidak diambil dari al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya serta apa yang ditunjukkan oleh keduanya. Sistem sistem yang ada saat ini bertentangan dengan sistem Islam. Kenyataan ini dapat diindera dan diraba oleh kaum Muslim; mereka tidak berbeda pendapat dalam hal ini. Akan tetapi, yang mungkin menimbulkan kebingungan dalam diri kaum Muslim adalah dugaan mereka, bahwa sistem pemerintahan dalam Islam dilihat dari segi strukturnya tidak berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan kontemporer. Karena itu, mereka tidak melihat adanya keberatan jika di dalam sistem Islam itu terdapat kabinet, para menteri, dan semisalnya, dengan realita dan wewenang sebagaimana yang ada dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini.

Adanya kesetujuan antara kaum muslim, maka negara islam mempunyai beberapa latar belakang yang mendasari dibangunnya negara Islam di Indonesia. Pertama: Sistem Pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan alam semesta adalah sistem Khilafah. Di dalam sistem Khilafah ini Khalifah diangkat melalui baiat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya untuk memerintah sesuaidengan wahyu yang Allah turunkan.

Kedua: Sistem Pemerintahan Islam (Khilafah) berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia; baik dari segi asas yang mendasarinya; dari segi pemikiran,pemahaman, maqâyîs(standar), dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan; dari segi konstitusi dan undang undangnya yang dilegislasi untuk diimplementasikan dan diterapkan; ataupun dari segi bentuknya yang mencerminkan Daulah Islam sekaligus yang membedakannya dari semua bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini. Hal ini karena: Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan. Islam tidak mengakui sistem kerajaan. Sistem pemerintahan Islam juga tidak menyerupai sistem kerajaan. Hal itu karena dalam sistem kerajaan, seorang anak (putra mahkota) menjadi raja karena pewarisan. Umat tidak memiliki andil dalam pengangkatan raja. Adapun dalam sistem Khilafah tidak ada pewarisan. Akan tetapi, baiat dari umatlah yang menjadi metode untuk mengangkat khalifah. Sistem kerajaan juga memberikan keistimewaan dan hak-hak khusus kepada raja yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari individu rakyat. Hal itu menjadikan raja berada di atas undang-undang dan menjadikannya simbol bagi rakyat, yakni ia menjabat sebagai raja tetapi tidakmemerintah, seperti yang ada dalam beberapa sistem kerajaan. Atau ia menduduki jabatan raja sekaligus memerintah untuk mengatur negeri dan penduduknya sesuai dengan keinginan dan kehendak hawa nafsunya, sebagaimana yang ada dalam beberapa sistem kerajaan yang lain. Raja tetap tidak tersentuh hukum meskipun ia berbuat buruk atau zalim. Sebaliknya, dalam sistem Khilafah, Khalifah tidak diberi kekhususan dengan keistimewaan yang menjadikannya berada di atas rakyat sebagaimana seorang raja. Khalifah juga tidak diberi kekhususan dengan hak-hak khusus yang mengistimewakannyadi hadapan pengadilan dari individu-individu umat. Khalifah juga bukanlah simb ol umat dalam pengertian seperti raja dalam sistem kerajaan. Akan tetapi, Khalifah merupakan wakil umat dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan. Ia dipilih dan dibaiat oleh umatuntuk menerapkan hukum-hukum syariah atas mereka. Khalifah terikat dengan hukum-hukum syariah dalam seluruh tindakan, kebijakan, keputusan hukum, serta pengaturannya atas urusanurusan dan kemaslahatan umat.

Sistem Pemerintahan Islam juga bukan sistem imperium (kekaisaran) . Sebab, sesungguhnya sistem imperium itu sangat jauh dari Islam. Berbagai wilayah yang diperintah oleh Islam meskipun penduduknya berbeda-beda suku dan warna kulitnya, yang semuanya kembali ke satu pusat tidak diperintah dengan sistem imperium, tetapi dengan sistem yang bertolak belakang dengan sistem imperium. Sebab, sistem imperium tidak menyamakan pemerintahan di antara suku-suku di wilayah-wilayah dalam imperium. Akan tetapi, sistem imperium memberikan keistimewaan kepada pemerintahan pusat imperium; baik dalam hal pemerintahan, harta, maupun perekonomian.

Metode Islam dalam memerintah adalah menyamakan seluruh orang yang diperintah di seluruh wilayah negara. Islam memberikan berbagai hak pelayanan dan kewajib ankewajiban kepada non-Muslim yang memiliki kewarganegaraan sesuai dengan hukum syariah. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslim secara adil. Bahkan lebih dari itu, Islam tidak menetapkan bagi seorangpun di antara rakyat di hadapan pengadilan—apapun mazhabnya—sejumlah hak istimewa yang tidak diberikan kepada orang lain, meskipun ia seorang Muslim. Sistem pemerintahan Islam, denganadanya kesetaraan ini, jelas berbeda dari imperium. Dengansistem demikian, Islam tidak menjadikan berbagai wilayah kekuasaan dalam negara sebagai wilayah jajahan, bukan sebagaiwilayah yang dieksploitasi, dan bukan pula sebagai “sapi perah” yang diperas untuk kepentingan pusat saja. Akan tetapi, Islam menjadikan semua wilayah kekuasaan negara sebagai satukesatuan meskipun jaraknya saling berjauhan dan penduduknya berbeda-beda suku. Semua wilayah dianggap sebagai bagian integral dari tubuh negara. Seluruh penduduk wilayah memiliki hak seperti penduduk pusat atau wilayah lainnya. Islam menetapkan kekuasaan, sistem, dan peraturan pemerintahanadalah satu untuk semua wilayah.

Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem federasi. Dalam sistem federasi, wilayah-wilayah negara terpisah satu samalain dengan memiliki kemerdekaan sendiri, dan mereka dipersatukan dalam masalah pemerintahan (hukum) yang bersifat umum. Sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan. Dalam sistem pemerintahan Islam, Marokes di barat dan Khurasan di timur dinilai sebagaimana Propinsi al-Fiyum jika ibukota negaranya di Kairo. Keuangan seluruh wilayah (propinsi) dianggap sebagai satu-kesatuan dan APBN-nya juga satu, yang dibelanjakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat tanpa memandang propinsinya. Seandainya suatu propinsi pemasukannya tidak mencukupi kebutuhannya, maka propinsi itu dibiayai sesuai dengan kebutuhannya, bukan menu rut pemasukannya. Seandainya pemasukan suatu propinsi tidak mencukupi kebutuhannya maka hal itu tidak diperhatikan, tetapi akan dikeluarkan biaya dari APBN sesuai dengan kebutuhan propinsi itu, baik pemasukannya mencukupi kebutuhannya ataupun tidak.

Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem republik. Sistem republik pertama kali tumbuh sebagai reaksi praktis terhadap penindasan sistem kerajaan (monarki). Sebab, raja memiliki kedaulatan dan kekuasaan sehingga ia memerintah dan bertindak atas negeri dan penduduk sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Rajalah yang menetapkan undang-undang menurut keinginannya. Lalu datanglah sistem republik, kemudian kedaulatan dan kekuasaan dipindahkan kepada rakyat dalam apa yang disebut dengan demokrasi. Rakyatlah yang kemudian membuat undang-undang; yang menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela. Lalu pemerintahan berada di tangan presiden dan para menterinya dalam sistem republik presidentil dan di tangan kabinet dalam sistem republik parlementer. (Contoh mengenai pemerintahan di tangan kabinet ada di dalam sistem monarki yang kekuasaan pemerintahannya dicabut daritangan raja; ia hanya menjadi simbol: ia menjabat raja, tetapi tidak memerintah).

Ketiga: Sesungguhnya struktur negara Khilafah berbeda dengan struktur semua sistem yang dikenal di dunia saat ini, meski ada kemiripan dalam sebagian penampakannya. Struktur negara Khilafah diambil (ditetapkan) dari struktur negara yang ditegakkan oleh Rasulullah saw. di Madinah setelah Beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan Daulah Islam di sana. Struktur negara Khilafah adalah struktur yang telah dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah saw. wafat. Dengan penelitian dan pendalaman terhadap nash-nash yang berkaitan dengan struktur negara itu, jelaslahbahwa struktur negara Khilafah dalam bidang pemerintahan dan administrasinya adalah sebagai berikut:

Khalifah. Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukumhukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat.

Para Mu’âwin at-Tafwîdh(Wuzarâ’ at-Tafwîdh). Mu‘âwin adalah pembantu yang telah diangkat oleh Khalifah untuk membantunya dalam mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan.

Wuzarâ’ at-Tanfîdz. Wazîr at-Tanfîdzadalah wazir yang ditunjuk oleh Khalifah sebagai pembantunya dalam implementasi kebijakan, dalam menyertai Khalifah, dan dalam menunaikan kebijakan Khalifah.

Para Wali. Wali adalah orang yang diangkat oleh Khalifah sebagai penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (propinsi) serta menjadi amîr (pemimpin) wilayah itu.

Amîr al- Jihâd. Jihad adalah perang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah.

Keamanan Dalam Negeri, Departemen Keamanan Dalam Negeri merupakan departemen yang mengurusi segala bentuk gangguan keamanan.

Urusan Luar Negeri. berkaitan dengan hubungan negara Khilafah dengan negara-negara asing, apapun jenis perkara dan bentuk hubungan luar negeri itu; baik perkara yang berkaitan denganaspek politik dan turunannya seperti perjanjian, kesepakatan damai, gencatan senjata, pelaksanaan berbagai perundingan, tukarmenukar duta, pengiriman berbagai utusan dan delegasi, serta pendirian berbagai kedutaan dan konsulat ataupun perkara yang berkaitan dengan aspek ekonomi, pertanian, perdagangan, pos, telekomunikasi, komunikasi nirkabel dan satelit, dan lain sebagainya.

Industri. mengurusi semua masalah yang berhubungan dengan perindustrian,

Peradilan. menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan di antara anggota masyarakat, mencegah hal-hal yang dapat membahayakan hak-hak jamaah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dan seseorang yang duduk dalam struktur pemerintahan; baik ia seorang penguasa atau pegawainegeri, Khalifah ataupun selain Khalifah

Mashâlihan-Nâs (Kemaslahatan Umum). kepentingan masyarakat ditangani oleh departemen, jawatan, serta unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan-urusan negara dan memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakattersebut. Untuk setiap departemen diangkat seorang direktur jenderal.

Baitul Mal. Baitul Mal digunakan untuk menyebut tempat penyimpanan berbagai pemasukan negara dan sekaligusmenjadi tempat pengeluarannya.

.Lembaga Informasi. mengurusi kepentingan masyarakat

Majelis Umat (Syûrâdan Muhâsabah). sebagai tempat merujuk bagi Khalifah untuk meminta masukan/nasihat mereka dalam berbagai urusan.

Sebenaranya gerakan ini sudah lama ada. Bahkan persiapannya juga sudah lama. Paling tidak sesudah rezim Soeharto tumbang dan meningkat saat era reformasi di zaman pemerintahan SBY. Gerakan mereka pada awalnya merupakan gerakan berkedok gerakan moral yang pada akhirnya nanti melakukan de-Pancasilais dan menggantinya dengan Syariat Islam dan sistem pemerintahan khilafah versi mereka sendiri.

Langkah-langkah mereka

Menyusupkan orang-orangnya ke tubuh pemerintahan

Menghapus matapelajaran/matakuliah Budi Pekerti dan Pancasila

Memanfaatkan peristiwa G-30-S/PKI

Melengserkan rezim orba

Memperjuangkan reformasi

Membentuk ormas anarki yang didukung oknum TNI yang pro Syariat Islam

Membentuk parpol Islam radikal

Melakukan brainwashing berkedokkan agama Islam

Memenangkan pilkada dengan segala cara

Mempersatukan parpol dan ormas Islam

Memenangkan parpol dan capres Islam pada Pemilu 2014  atau 2019

Jika menang, akan mengganti Pancasila denagn Syariat serta sistem pemerintahan khalifah versi mereka.

NKRI tidak dapat tergantikan dengan pendirian Negara Islam

Indonesia Adalah Negara Pancasila

Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, jadi bukan negara Islam, juga bukan negara sekuler. Kalimat ini, bagi kelompok Islam seperti di atas, mungkin masih dirasa ambigu dan memang bagi mereka yang tidak familiar dengan problem ideologi suatu bangsa, kalimat diatas akan terdengar absurd. Akan tetapi, fakta historis telah membuktikan bahwa itulah cara terbaik bagi masyarakat Indonesia untuk mendiskripsikan ideologi negara mereka. Sebab, kalimat di atas merupakan ringkasan dari kompromi dan persetujuan (yang sebelumnya amat sulit dicapai) diantara para founding fathers pendiri negara ini. Kesulitan ini mengingatkan kita pada beberapa bulan sebelum dan sesudah kemerdekaan negara dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, dan itu bermula ketika para anggota Dokuristu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI), yang disponsori pemerintah kolonial Jepang berdebat tentang dasar ideologi-filosofis yang akan digunakan negara kita.

Ada dua aliran yang muncul yakni golongan Islamis yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan golongan nasionalis (yang kebanyakan anggotanya juga beragama Islam), yang menginginkan pemisahan urusan negara dan urusan Islam, pendek kata, tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Golongan nasionalis menolak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam karena melihat kenyataan bahwa non-Muslim juga ikut berjuang melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Golongan ini juga menegaskan bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam akan secara tidak adil memposisikan penganut agama lain (non-Muslim) sebagai warga negara kelas dua.

Bagi tokoh golongan nasionalis seperti Sukarno, ia berpendirian bahwa Islam tidak relevan sebagai dasar negara karena rasa persatuan yang mengikat bangsa dan melahirkan negara ini adalah spirit kebangsaan (yang tercetus sumpah pemuda pada tahun 1928). Dasar kebangsaan bukan dalam pengertian yang sempit sehingga mengarah kepada chauvinisme, melainkan dalam pengertian yang menginternasionalisme. Tanpa pelembagaan Islam-pun, dalam negara sebenarnya aspirasi umat Islam bisa terwadahi melalui forum demokrasi. Di sana ada asas musyawarah untuk mufakat. Dalam forum inilah, segala aspirasi rakyat dapat disalurkan. Adapun dua azaz lagi yang terakhir menurut Sukarno yakni kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Kesejahteraan sosial dimaksudkan agar demokrasi yang dibangun bukanlah demokrasi politik semata, melainkan juga juga demokrasi yang menyangkut kesejahteraan sosial. Sedang ketuhanan merupakan upaya untuk tetap memelihara nilai luhur dan keyakinan spiritual yang dimiliki warga negara. Ini adalah bagian dari usul Sukarno tentang Pancasila sebagai dasar ideologi negara dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Urutannya yakni: kebangsaan, perikemanusiaan, permufakatan, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Bagi Sukarno, Pancasila ini dapat disarikan menjadi trisila yakni: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan, yang trisila ini bahkan bisa diperas lagi menjadi ekasila yakni: gotong-royong.

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pengikat negara kesatuan. Tanpa pancasila, maka dengan sendirinya negara kesatuan ini akan berakhir dan mungkin berubah nama menjadi negara lain. Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, tetapi sistem pemerintahannya bukan berasas Islam. Islam merupakan bagian yang menjadi warna tersendiri bagi pemeluknya, demikian pula bagi yang beragama lain, memiliki warna tersendiri. Sehingga pancasila adalah wadah pemersatu bagi semua warna-warna ini. Pancasila memberikan tempat dan jaminan hukum bagi semua agama, golongan yang mau bersatu di dalam semangat negara kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi Pancasila Lebih Mewadahi Muslim Indonesia daripada system Khilafah Negara islam

68 tahun yang lalu, para pendiri negara Republik Indonesia, diantaranya Sukarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Alexander Andries Maramis, Ahmad Subardjo, Ki Hadikusumo, Wahid Hasyim, Agus Salim and Abikusno merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam perumusan tersebut, disepakati untuk menolak usulan sila “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika, merupakan pemersatu keberagaman di Indonesia. Karena Indonesia memang terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya, bahkan agama. Berbagai agama impor, membaur dengan budaya lokal. Islam di Jawa berbaur dengan kepercayaan lokal menjadi Islam kejawen. Kristen di Jawa, berbaur dengan kepercayaan lokal menjadi Kristen kejawen.

Kemerdekaan Indonesia, adalah hasil kerja sama bahu membahu semua pihak, semua etnis, semua suku, baik orang Jawa, orang Cina, orang Batak, Menado, Sunda, Bali, Padang, Makassar, secara bersama-sama mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Sehingga semboyan Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 45 adalah konsep yang paling tepat untuk mewadahi keberagaman di Indonesia.

Namun, pihak muslim radikal hingga saat ini tetap mendesak pemerintah untuk mengganti Pancasila menjadi Syariah, dengan alasan: Perintah Tuhan.

Menerapkan syariah di negara yang plural ini, merupakan pemaksaan keberagaman menjadi keseragaman. Hal ini malah menciderai Islam sendiri sebagai rahmat bagi semua mahluk. Artinya, rahmat bagi masyarakat yang beragam. Bukan rahmat bagi masyarakat yang seragam. Menerapkan syariah di Indonesia menciderai ajaran islam yang menghormati kebebasan beragama dan menciptakan kedamaian global.

Mari kembali melihat pembentukan Negara Republik Indonesia. Lihatlah konsep Dasar Negara, semboyan Bhineka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar. Semua adalah bentukan manusia. Bentukan BPUPKI. Seluruh konsep negara-negara yang ada di dunia adalah bentukan manusia. Tidak pernah ada satu negara pun yang dibentuk oleh Tuhan.Tidak ada. Tidak negara republik, kerajaan, kesultanan, kekhalifahan, institusi politik, tidak satupun yang dibuat oleh Tuhan. Semua adalah buatan manusia.

Begitu juga Negara Islam. Tidak ada satu negara islam dimanapun sepanjang sejarah dibentuk oleh Tuhan. Semua negara Islam yang pernah ada di muka bumi ini dibentuk oleh manusia. Tuhan tidak membentuk negara. Hukum syariah yang diterapkan pun, merupakan produk interpretasi akal manusia semata.

Dengan sumber yang sama, hukum syariah yang satu tidak sama dengan hukum syariah yang lain. Hukum syariahnya Arab Saudi tidak sama dengan hukum syariahnya Taliban, tidak sama dengan hukum syariahnya Iran, tidak sama dengan hukum syariahnya Aceh. Artinya: penerapan hukum syariah merupakan produk manusia dan produk interpretasi akal manusia. Bukan produk Tuhan. Tuhan ada satu, tapi penerapan hukum syariah ada banyak versi. Artinya, penerapan hukum syariah adalah bentukan manusia.

Membentuk negara Islam, hanyalah meniru-niru negara Kristen jaman dahulu, tanpa mampu belajar dari sejarah, bahwa agama tidak bisa dijadikan dasar bernegara dan berbangsa.

Mempropaganda pembentukan negara Islam Indonesia adalah tindakan memanipulasi massa, untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jauh dari semangat toleransi, dan damai Islam itu sendiri. Mari lihat berbagai contoh negara Islam di dunia. Tidak satupun yang benar-benar menjalankan damai Islam sebagai hukum negaranya. Tidak satupun yang mewadahi keberagaman. Yang ada hanyalah keseragaman. Sampai warna pakaianpun dipaksakan seragam satu negara. Tidak satupun yang mengangkat harkat hidup masyarakat miskinnya. Ujung-ujungnya hanya melindungi elit politik yang korupsi.

Bahkan Aceh pun, menduduki peringkat ke-2 propinsi terkorup se-Indonesia. Bandingkan dengan DKI yang menempati posisi pertama dengan jumlah penduduk 10 juta. Aceh berpenduduk 4 juta orang. Artinya, tingkat korupsi dibandingkan populasi penduduk, Aceh menempati Juara Pertama. Kemudian, lihatlah tingkat pendidikan. Aceh menempati Juara Pertama pencetak pelajar tidak lulus ujian negara. Pembangunan Aceh pasca tsunami pun, secara gotong royong dibantu oleh luar negeri negara-negara non syariah. Artinya, penerapan hukum syariah tidak mampu mengangkat kesejahteraan masyarakatnya. Syariah digunakan sebagai kamuflase untuk melindungi keserakahan elit politiknya.

Indonesia tidak memerlukan negara Islam. Tidak memerlukan pembohongan publik oleh politisi-politisi serakah yang membungkus keserakahan dengan agama. Yang kita perlukan sudah kita miliki: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD45, yang mewadahi seluruh elemen masyarakat Indonesia yang beragam.

Mari kita tolak propaganda palsu orang-orang yang menjual Islam untuk tujuan kekayaan pribadi dan kelompok sendiri.

Sistem khilafah tidak ada dalam Al Qur-an

Al Qur-an tidak pernah menerangkan dan menganjurkan sistem kenegaraan yang disebut khilafah, sistem ini tidak ada dalam Al Qur-an. Negara yang disebut dalam Al Qur-an ada dua yaitu : 1. Negara Thoyyibah. 2. Negara Khobitsah.

Negara Thoyyibah adalah negara yang baik dan negara Khobitsah adalah negara yang buruk. Dalam surat Al A’rof ayat 58 disebutkan : “Wal baladut thoyyibu yakhruju nabatahu biidznihi robbihi walladzi khobutsa la yakhruju illa nakida. Kadzalika nushorriful ayati liqoumin yaskurun”artinya: Dan negara yang baik adalah yang muncul banyak buah buahan denga izin tuhannya. Dan negara yang buruk tidak ada yang keluar kecuali kesengsaraan. Demikianlah kami jelaskan tanda tanda bagi hamba yang bersyukur.

Dan sistem untuk bisa mencapai negara yang Thoiyyibah menurut Al Qur-an harus dicapai melalui management syukur, sebagaimana dalam surat Saba’ ayat 15 :”Wasykuru lahu baldatun thoyyibatun warobbun ghofur” Dan bersyukurlah kepada Alloh, negaramu akan menjadi negara yang baik dan Alloh selalu memberikan ampunanan Nya.

Negara kita indonesia dilihat dari segi konstitusinya sebetulnya sudah sesuai dengan ayat tersebut diatas, terbukti dengan adanya pembukaan UUD 45 alenia ke 3 disebutkan : “Atas berkat Rohmat Alloh yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Berdasarkan alenia ini kita tahu bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang bersyukur kepada Alloh S.W.T.

Demikian juga kalau dilihat dari sila yang pertama dari pancasila yaitu : ketuhanan yang maha esa, kita faham bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan tauhid, artinya imam kepada Alloh dan hari akhir.

Jadi sesuai dengan do’a nabi Ibrohim dalam surat al Baqoroh ayat 126, yang artinya : “Ketika berdoa Ibrohim, ya Alloh jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berilah rizqi berupa buah buahan kepada warganya, yaitu yang beriman kepada Alloh dan hari akhir”.

Demikian juga sila sila seterusnya didalam pembukaan UUD 45, kalau kita teliti dan kita kaji semuanya tidak ada yang bertentangan dengan Al Qur-an dan Hadits, semuanya sesuai dengan Islam. Para pendiri negara kita adalah ulama’ ulama’ Islam yang jempolan, hebat. Mereka bukan orang yang bodoh. KH. Wachid Hasyim, KH. Agus Salim, KH. Abdul Qohar Mudzakir dll, bukanlah ulama’ sembarangan. Sudah mereka pertimbangkan masak masak mana yang terbaik buat bangsa kita.

Mengenai sistim negara khilafah yang di dengung dengungkan oleh kelompok umat Islam garis keras sebetulnya faham tersebut banyak yang bertentangan dengan Al Qur-an dan Hadits.

Pertama, sistim tersebut tidak pernah ada adalah sistim syukur. Kedua, mereka berusaha menghapus negara kebangsaan. Bahwa Al Qur-an mengatakan bahwa Alloh menciptakan manusia terdiri atas bangsa bangsa dan suku suku untuk saling kenal mengenal, menghargai satu sama lain juga menghargai hak haknya sebagai bangsa.(lihat dalam surat hujurot ayat 13)

Yang ketiga, mereka berusaha menghilangkan sistim demokrasi. Kata mereka sistim demokrasi adalah sistim orang kafir. Padahal sistim demokrasi muncul dari musyawaroh. Dan musyawaroh di perintah dalam Al Qur-an dalam surat Syuro 38 di sebutkan ” Wa am ruhum syuro bainahum” ( Dan menghadapi perkaramu hendaklah kamu bermusyawarah diantara kalian ),

Ingat dalam sejarah, ketika Rosul wafat, beliau tidak mewasiatkan penggantinya. Maka berkumpullah para sahabat muhajirin dan anshor untuk bermusyawarah mencari pengganti Nabi. Dalam musyawarah tersebut, kaum muhajirin mengajukan jagonya. Demikian juga kaum anshor juga mengajukan jagonya. Dan akhirnya dalam musyawarah tersebut terpilihlah sahabat Abu Bakar Shiddiq sebagai kholifah pengganti Rosululloh secara demokratis.

Demikian juga dengan terpilihnya Sayyidina Umar bin Khotob, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Tholib, mereka diangkat kholifah melalui pilihan yang demokratis.

Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menyetujui adanya pilihan demokratis ini juga kafir? (Naudzu billah min dzalik).

Jangan jangan mereka itu warisan kaum Khowarij yang mengkafirkan sahabat Utsman, Ali, Abu Musa Al Asy’-ari yang akhirnya membunuh sahabat Ali R.a. Mereka adalah kaum yang mudah mengkafirkan orang yang tidak sefaham.

Apakah kita rela kalau nantinya negara republik Indonesia ini hilang, kemudian diganti dengan imperium tirani yang mereka cita-citakan dan mereka kuasai dengan berkedok Islam.

Ada Jejak-jejak demokrasi dalam

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Aristoteles dalam bukunya “Organon” bab Retorika ketika menyandingkan bentuk-bentuk pemerintahan dalam: Demokrasi, Oligarki, Aristokrasi, dan Monarki mendefinisikan pemerintahan demokrasi sebagai jika kekuasaan dalam pemerintahan itu dibagi-bagi menurut pemilihan atau kesepakatan.

Ibn Rusyd (Averroes) seorang filosof muslim Andalusia termasyur sekaligus pensyarah buku-buku Aristoletes menerjemahkan demokrasi dengan “politik kolektif” (as siyasah al jama’iyah).

Sedang dalam ilmu sosiologi, demokrasi adalah sikap hidup yang berpijak pada sikap egaliter (mengakui persamaan derajat) dan kebebasan berpikir.

Meski demokrasi merupakan kata kuno, namun demokrasi moderen merupakan istilah yang mengacu pada eksperimen orang-orang Barat dalam bernegara sebelum abad XX.

Orang-orang Islam mengenal kata demokrasi sejak jaman transliterasi buku-buku Yunani pada jaman Abbasiyah. Selanjutnya kata itu menjadi bahasan pokok para filosof muslim jaman pertengahan seperti Ibnu Sina (Avicenna), dan Ibn Rusyd ketika membahas karya-karya Aristoteles.

Istilah demokrasi dalam sejarah Islam tetaplah asing, karena sistem demokrasi tidak pernah dikenal oleh kaum muslimin sejak awal. Orang-orang Islam hanya mengenal kebebasan (al hurriyah) yang merupakan pilar utama demokrasi yang diwarisi semenjak jaman Nabi Muhammad (Saw.), termasuk di dalamnya kebebasan memilih pemimpin, mengelola negara secara bersama-sama (syuro), kebebasan mengkritik penguasa, kebebasan berpendapat.

Sikap bebas dan demokratis merupakan ciri kehidupan yang hilang dari tengan-tengah sebagian besar ummat Islam pada saat ini, baik dalam bermasyarakat maupun bernegara

Merah Putih Bendera Rosullulloh SAW

Sebagian umat Islam sukar untuk mengerti bahwa bendera Rasulullah saw terdiri dari dua unsur warna Merah Putih. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya sistem deislamisasi dalam penulisan Sejarah Indonesia.

Dampaknya dikisahkan Merah Putih bukan warna bendera Rasulullah saw. Penulisan yang demikian itu untuk mendiskreditkan umat Islam. Padahal Sang Saka Merah Putih berasal dari bendera Rasulullah saw yang dikembangkan oleh umat Islam Indonesia, sejak abad ke-7 hingga menjadi milik bangsa dan negara Indonesia. Tentu sukar memahaminya.

Dalam penuturan Imam Muslim dalam Shahihnya Kitab al Fitan, Jilid X, hlm. 340, dari Hamisy Qasthalani yang memperoleh beritanya dari Zubair bin Harb, Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin Mutsanna, Ibnu Basyayar, Mu’adz bin Hisyam, Qatadah , Abu Qalabh, Abu Asma’ Ar Rahabiy, Tsauban bahwa Rasulullah saw bersabda:

Innallaha zawalliyal ardha – Sesungguhnya Allah memperlihatkan dunia kepadaku Masyariqahaa wa magharibahaa. – Aku ditunjukkan pula timur dan baratnya. Wa a’thoniil kanzaini: Dan aku dianugrahi warna yang indah Al Ahmar wal Abyadh Merah Putih.

Tentu umat Islam Indonesia mengenal ajaran Merah Putih tersebut, sejak awal masuknya agama Islam ke nusantara pada abad ke-7M. Sejak itu pula umat Islam akrab sekali dengan warna merah. Tidak tabu terhadap warna merah seperti sekarang ini. Karena Islam juga mengajarkan bahwa istri Nabi dari Nabi Adam as hingga Rasulullah saw disebut merah. Misalnya Siti Hawa ra artinya Merah. Menurut Ismail Haqqi Al Buruswi dalam Tafsir Ruhul Bayan, menjelaskan bahwa Hawa sama dengan Hautun artinya Merah. Dan Siti Aisyah ra sering dipanggil oleh Rasulullah saw dengan Humairoh artinya juga Merah.

Oleh karena itu, para ulama pendahulu di Indonesia, dalam membudayakan dan mengabadikan warna Merah Putih, antara lain melalui enam upacara:

Setiap pembangunan rumah, pada kerangka atap suhunan dikibarkan Merah Putih, Dengan harapan memperoleh syafaat dari Rasulullah saw.

Pada setiap Tahun Baru Islam atauTahun Hijriah diperingati dengan membuat Bubur Merah Putih.

Pada saat pemberian nama anak, juga dengan disertai pembuatan Bubur Merah Putih. Mengapa? Bubur Merah Putih, saat bayi dilahirkan sebagai lambang darah ibu (QS 96:2). Selama 9 bulan 10 hari dalam rahim, bayi mengonsumsi darah ibu Merah warnanya Setelah lahir masih tetap membutuhkan darah ibu, Asi( air susu ibu), selama 20 bulan 20 hari. Warnanya Putih. Dengan demikian, seorang anak bayi membutuhkan darah ibu yang berwarna Merah dan Putih selama 30 bulan (QS 46: 15).

Apakah terkait dengan pengertian di atas ini pula, maka plafon Ka’bah berwarna Merah, dan Lantai Ka’bah berwarna Putih.

Dalam pengucapan kata pengantar disebutnya dengan lambang Sekapur Sirih dan Seulas Pinang. Kapur dan sirih akan menghasilkan warna merah. Dan pinang yang diiris akan menampakkan warna putih. Jadi kata Sekapur Sirih dan Seulas Pinang bermakna Merah Putih. Di masyarakat Islam Minang akrab dengan warna Merah. Demikian pula busana kebesarannya dan busana penarinya menam pilkan warna Merah atau warna emas.

Di kalangan masyarakat Islam Sunda menyatakan rasa gembira dan syukur, dengan bahasa simbol seperti kagunturan madu -memperoleh madu dan karagragan menyan putih -kejatuhan menyan putih. Madu sebagai lambang merah. Dan menyan putih, jelas simbol warna putih yang harum. Jadi, makna kedua hal tersebut adalah Merah Putih. Dan sebaliknya untuk melambangkan jiwa yang serakah terhadap materi atau uang, maka disebutnya bermata hijau.

Para Walilullah menuliskan Alquran, pada penulisan Allah dan Asma Pengganti-Nya, dengan warna merah di atas lembar kertas yang putih warna nya.

Indonesia adalah Rumah Bersama berbagai suku bangsa di Indonesia

Islam sejatinya tak pernah mewajibkan umat mendirikan negara Islam. Dasar negara suatu bangsa, tempat di mana Islam tumbuh dan berkembang, adalah konsensus rakyatnya. Mereka bebas membentuk dan mendasari negaranya dengan dasar Islam, sekuler atau dasar lain. Mengingat Indonesia memiliki beragam kultur dan agama maka dasar negara yang dianggap tepat adalah yang bisa mengayomi semua agama, etnis, dan golongan.

Pancasila yang menjadi dasar NKRI merupakan rumah besar bagi rakyat Indonesia yang beragam agama, suku, dan golongan. Seluruh rakyat bebas menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Pancasila memang bukan wahyu Tuhan tapi di dalamnya mengandung kebenaran-kebenaran yang didukung tiap agama. Karena itu, konsesus bangsa ini harus dihormati dan tidak dikhianati oleh rakyatnya sendiri. Pancasila harus dijaga dan dilindungi dari tangan-tangan yang ingin menggantinya dengan ideologi lain.

Upaya dalam mempertahankan konstitusi dengan sistem demokrasi pancasila

Pancasila adalah milik bangsaIndonesia. Oleh karena itu pancasila adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, beradat istiadat yang berbeda-beda,bertutur bahasa daerah yang berbeda pula, serta memeluk agama yang berbeda,ideologi pancasila mempersatukan kita semua dalam wadah Negara kesatuan republik Indonesia.

Selain itu dengan ideologi pancasila bangsa Indonesia mampu menyelesaikan berbagai persoalan dan cobaan yang dihadapi bangsa Indonesia semenjak awal kemerdekaan hingga sekarang ini. Berbagai permasalahan dan cobaan bangsa Indonesia itu ditunjukkan oleh adanya upaya-upaya sistematis untuk melemahkan pengalaman ideologi pancasila. Berbagai pihak entah dari dalam maupun dari luar selalu berusaha menggoyang ideologipancasila dengan berbagai cara. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia merasa wajib untuk membela Negara dari rongrongan, ancaman, dan serangan musuh. UUD1945 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara. Termasuk mempertahankan ideologi pancasila. Upaya-upayaitu dapat dilakukan antara lain, sebagai berikut:

Menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur pancasila

Melaksanakan ideologi pancasila secara konsisten

Menempatkan pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional.

Menempatkan pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pentingnya mempertahankan Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar Negara dan keunggulan sila-sila Pancasila. Kita menggunakan Pancasila sebagai dasar atau pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara  Pancasila dapat memenuhi keinginan semua pihak. Pancasila juga mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan bahasa. Cara-cara mempertahankan Pancasila juga dapat dilakukan denagan cara berikut:

Dengan melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Dengan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengajarkan materi Pancasila melalui kegiatan pembelajaran.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hubungan antara konstitusi Negara dan dasar Negara adalah dasar Negara sebagai sumber dari pembentukan konstitusi

Sistem demokrasi pancasila secara structural tidak berbeda jauh dengan system khilafah namun perbedaan yang fundamental diantara keduanya yaitu dalam kewenangan membuat peraturan

Latar belakang dididirikannya system khalifah adalah untuk meneruskan system pemerintahan rosul yang segala aspeknya berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah rosul

NKRI tidak dapat tergantikan dengan pendirian negara Islam karena Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila yang sudah menjadi kepribadian Negara Indonesia.

Upaya untuk mempertahankan konstitusi dengan menciptakan rasa nasionalisme pada bangsa kita sendiri serta mempertahankan kesatuan dan persatuan untuk mempertahankan integritas bangsa Indonesia.

Saran

Sebagai bangsa Indonesia sebaiknya kita menjaga dan mengamalkan konstitusi Negara kita yang sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia agar tidak tergantikan dengan konstitusi yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri

DAFTAR PUSTAKA

Kompasiana. Pancasila Lebih Mewadahi Muslim Indonesia daripada Khilafah, (Online), (http://politik.kompasiana.com/2013/06/02/pancasila-lebih-mewadahi-muslim-indonesia-daripada-khilafah-565356.html), diakses 6 Oktober 2014.

Kompasiana. Pancasila Tak Akan Terganti Dengan Ideologi Syariat Islam, (Online), (http://politik.kompasiana.com/2013/09/20/pancasila-tak-akan-terganti-dengan-ideologi-syariat-islam-591699.html), diakses 7 Oktober 2014.

Kompasiana. Kelemahan Sistem Khilafah, (Online), (http://politik.kompasiana.com/2013/09/20/kelemahan-sistem-khilafah-591685.html),diakses 7 Oktober 2014.

Kompasiana. Politik: Mewaspadai Gerakan Politik Islam Radikal di Indonesia, (Online), (http://politik.kompasiana.com/2013/08/29/politik-mewaspadai-gerakan-politik-islam-radikal-di-indonesia-585078.html),diakses 7 Oktober 2014.

Kaelan. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.

Universitas Negeri Malang. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: Universitas negeri Malang.

Mohamad Fajrun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *